JAKARTA — Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) dalam menginisiasi “Pagar Digital” guna pengawasan keimigrasian di perbatasan. Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan bersama perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada berbagai macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok ternyata tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing yang cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk yang setara,” tutur Hendarsam.

“Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi “Pagar Digital”, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” lanjutnya.

Lebih lanjut Hendarsam menambahkan “Dari jumlah tersebut (3.111 km), hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur. Itupun ada tiga PLBN yang belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas yang memang ada perlintasannya. Sisanya masih belum aktif atau terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas,”

Berdasarkan data perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun demikian, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas ilegal di jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas batas seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

“Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya,” papar Hendarsam.

Untuk itu, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk beroperasi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel).

Sistem pengawasan udara ini akan mengombinasikan dua tipe drone yang bekerja dalam satu kesatuan, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) yang dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh; serta Drone Mantis, yang berfungsi melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil yang memuaskan.

“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi atau penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” tambah Hendarsam yang menegaskan bahwa hal ini menjadi keunggulan dari sistem kolaborasi ini.

"Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara yang cepat dan fleksibel memberikan data awal yang akurat sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih hemat dibandingkan harus mengoperasikan aset udara berawak," papar Hendarsam.

Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.

"Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tutupnya.

Purworejo – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo kembali menghadirkan layanan Eazy Paspor guna memberikan kemudahan akses pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Rabu, 1 Juli 2026, bertempat di Aula Pondok Al Azhar Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

Melalui layanan Eazy Paspor ini, petugas imigrasi melakukan proses verifikasi berkas, wawancara, serta pengambilan data biometrik secara langsung di lokasi kegiatan. Sebanyak 23 jamaah umroh mendapatkan pelayanan pembuatan paspor dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan berlangsung dengan tertib dan lancar. Para jamaah menyambut baik hadirnya layanan Eazy Paspor karena memberikan kemudahan tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan dan kepuasan masyarakat.

Kebumen – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo kembali menghadirkan layanan Eazy Passport bagi mahasiswa Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kabupaten Kebumen pada Jumat (26/06/2026). Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Kebumen ini bertujuan mempermudah proses permohonan paspor bagi mahasiswa yang akan mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Malaysia.

Layanan Eazy Passport merupakan inovasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang menghadirkan pelayanan paspor secara kolektif di lokasi yang telah ditentukan. Melalui layanan ini, mahasiswa dapat melakukan proses permohonan paspor dengan lebih mudah tanpa harus datang ke Kantor Imigrasi, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, dan menjangkau kebutuhan masyarakat.

Pada pelaksanaan Eazy Passport kali ini, sebanyak 36 pemohon berhasil terlayani. Mayoritas permohonan paspor diajukan untuk mendukung keberangkatan mahasiswa IAINU Kabupaten Kebumen yang akan melaksanakan program KKN di Malaysia. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat membantu kelancaran persiapan keberangkatan mahasiswa sekaligus memberikan kemudahan dalam memperoleh dokumen perjalanan.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo terus berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang prima, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui program Eazy Passport, diharapkan semakin banyak institusi pendidikan, instansi pemerintah, maupun organisasi yang dapat memanfaatkan layanan ini sehingga akses pelayanan keimigrasian menjadi semakin mudah, cepat, dan berkualitas.

Kebumen – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo menghadiri kegiatan Pembukaan Kebumen Job Fair & PMI Expo 2026 yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Kamis (25/06/2026) di Aula Gedung Setda Kabupaten Kebumen.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengembangan talenta global Indonesia serta memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja internasional yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia pendidikan, lembaga pelatihan, perusahaan penempatan pekerja migran, serta sektor swasta.

Dalam penyelenggaraannya, Kebumen Job Fair & PMI Expo 2026 bertujuan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan, standardisasi, dan optimalisasi talenta global Indonesia guna meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta memperluas akses ke pasar kerja internasional sebagai bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan vokasi, Balai Latihan Kerja (BLK), lembaga internasional, sektor swasta, serta pemerintah daerah dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang kompeten dan siap bersaing di tingkat global. Selain itu, acara ini mendukung implementasi program “Berdaya Global” yang berfokus pada standarisasi dan optimalisasi talenta Indonesia di industri internasional.

Kegiatan pembukaan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat maupun daerah. Acara diawali dengan sambutan Bupati Kebumen, Hj. Lilis Nuryani, dilanjutkan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Prof. Dr. (H.C.) Abdul Muhaimin Iskandar, yang sekaligus menyampaikan keynote speech mengenai pengembangan talenta global Indonesia dan perluasan akses pasar kerja internasional.

Kehadiran Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta mendorong penempatan pekerja migran Indonesia secara prosedural, aman, dan terlindungi. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keimigrasian, Kantor Imigrasi Purworejo berkomitmen untuk mendukung berbagai program yang berorientasi pada pelindungan warga negara Indonesia dan penguatan tata kelola migrasi yang baik.

Melalui kegiatan Kebumen Job Fair & PMI Expo 2026, diharapkan terjalin kolaborasi yang semakin erat antar pemangku kepentingan dalam menciptakan talenta Indonesia yang unggul, kompetitif, dan siap memasuki pasar kerja global secara legal, aman, dan berkelanjutan.

KEBUMEN – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo melaksanakan kegiatan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka memperkuat sinergi dan meningkatkan akses pelayanan keimigrasian bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas rencana pelaksanaan program Eazy Passport yang akan diselenggarakan bagi jajaran DPRD Kabupaten Kebumen. Program Eazy Passport merupakan layanan pembuatan paspor kolektif yang dilaksanakan di lokasi pemohon, sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pengurusan paspor.

Selain membahas pelaksanaan Eazy Passport, DPRD Kabupaten Kebumen juga menyampaikan ketertarikannya terhadap kemungkinan pembangunan kantor atau unit layanan keimigrasian yang lebih representatif di wilayah Kabupaten Kebumen. Hal tersebut diharapkan dapat semakin mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kebumen.

Pada kesempatan yang sama, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo turut menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan PASPORIA (Pelayanan Paspor Minggu Ceria) yang direncanakan hadir pada kegiatan Car Free Day (CFD) Kabupaten Kebumen. PASPORIA merupakan program jemput bola layanan paspor yang menjadi bagian dari kampanye "Imigrasi untuk Rakyat", dengan menghadirkan layanan paspor pada hari Minggu di ruang publik. Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses layanan keimigrasian secara lebih mudah dan fleksibel, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

Melalui koordinasi ini, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo berharap sinergi dengan DPRD Kabupaten Kebumen dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan keimigrasian yang cepat, mudah, dan profesional.